Tim Penasehat Hukum KAMI Walkout dari Ruang Persidangan Pada Sidang Syahganda Nainggolan

Jawa Barat —Jumat, 29 Jan 2021 20:34
    Bagikan:  
Tim Penasehat Hukum KAMI Walkout dari Ruang Persidangan Pada Sidang Syahganda Nainggolan
Petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan, yang didakwa menyebarkan berita bohong. (ngopibareng)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Tim penasehat hukum Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Terdakwa walkout (keluar) dari ruang persidangan. Hal itu mereka menyatakan, dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan, terlebih lagi demi perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, serta mencari dan menemukan kebenaran materil (keberan yang sesungguhnya) untuk kepentingan pembelaan terhadap terdakwa di muka persidangan.

Tidak sampai disitu, Tim penasehat hukum KAMI juga meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemantauan persidangan perkara Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Dpk, di Pengadilan Negeri (PN) Depok, yang tengah menyidangkan Syahganda Nainggolan atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Tim Penasehat Hukum Terdakwa Syahganda Nainggolan juga sudah menyampaikan pengaduan kepada Komisi III DPR RI, Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ombudsman RI.

"Sikap majelis hakim yang menolak  menghadirkan terdakwa dan saksi-Saksi dimuka persidangan, merupakan tindakan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni melanggar prinsip berperilaku adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesi dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012, Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012, Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 27 September 2012," ungkap Tim Kuasa Hukum KAMI dalam rilis yang diterima PoskotaJabar, Jumat (29/01/2021).

BACA JUGA: Distaru Kota Bandung Undang Relawan, Memulai Tahapan Perekrutan PHL TPU Cikadut

Menurut Tim Kuasa Hukum KAMI yang terdiri dari 25 pengacara itu, sejak sidang perdana yang dilaksanakan Senin  (21/12/2020), sebelum pembacaan dakwaan, Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa telah mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut agar terdakwa dapat dihadirkan dimuka persidangan, dengan berbagai pertimbangan.

"Bahwa kemudian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib datang dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Pasal 154 ayat 1 yang berbunyi Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas," ujar Tim Penasehat Hukum KAMI. 

Diungkapkan, gal itu juga berdasarkan penjelasan Pasal 154 Ayat (4)  uang menyatakan, “Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan.”

Dalam setiap persidangan berikutnya, Tim Penasehat Hukum dari terdakwa selalu mengajukan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, agar terdakwa dapat dihadirkan dimuka persidangan.

BACA JUGA: Kang Pipit Preman Pensiun Meninggal Dunia, Begini Kondisi Terupadate Pipit

"Namun, hingga persidangan keempat yang dilaksanakan pada Kamis (28/01/2021), Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memberikan hak-hak terdakwa selaku Klien Kami yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, hal mana hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan/bantuan hukum secara maksimal dari Penasehat Hukum adalah hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun," tutur Tim Penasehat Hukum KAMI.  

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pemeriksaan saksi di dalam Persidangan yang dilaksanakan pada Kamis (28/01/2021), Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa telah mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, agar kiranya saksi-saksi tersebut dapat dihadirkan dimuka persidangan. 

Dalam sidang pada Kamis (28/01/2021), pemeriksaan saksi-saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara virtual dari Kantor Kejaksaan Negeri Depok. Hal tesebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Kuasa Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi-Saksi di dalam persidangan secara langsung. Namun, Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan kami tersebut dengan alasan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19. Padahal ,Kantor Kejaksan Negeri Depok lokasinya bersebelahan dengan Pengadilan Negeri Depok.

BACA JUGA: Vaksinasi Tahap Pertama Lancar, Warga Karawang Jangan Ragu untuk Divaksin

"Penolakan Majelis Hakim untuk menghadirkan saks-saksi di muka persidangan, sangat bertentangan dengan KUHAP. Penolakan Majelis Hakim juga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 11 ayat (1), ayat (2)," seperti keterangan tertulis yang disampaikan Tim Kuasa Hukum KAMI.

Dengan pertimbangan tersebut, kata Tim Kuasa Hukum, dapat dinyatakan bahwa tindakan Majelis Hakim dengan tidak menghadirkan saksi-saksi secara langsung di muka persidangan telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, dan bertentangan dengan PERMA. (nang's)



Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait