POSKOTAJABAR,SUKABUMI.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Kota Sukabumi mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam upaya membangkitkan minat tani kaum milenial.
Ketua DPK Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) Kota Sukabumi, Bambang Herawanto menilai, saat ini Pemerintah Kota Sukabumi belum merekrut dan membina kaum milenial secara masif agar mau terjun sebagai pelaku pertanian.
"Saat ini belum terlihat masif. Mungkin, dikarenakan anggaran yang dialokasikan masih terbatas, terutama saat pandemi Covid-19,"ujarnya saat dihubungi melalui sambungan selullar, Jum'at (29/01/2021).
Hendaknya, lanjut Bambang, alokasi untuk dinas terkait tidak mengalami pengurangan anggaran, agar upaya kegiatan pertanian dapat terus berjalan.
"Dengan begitu dapat meningkatkan perekonomian di sektor pertanian," kata anggota legislatif di DPRD Kota Sukabumi ini.
BACA JUGA :Antre Menunggu Sidang di PA Tigaraksa, Ini Alasan Ibu Tiga Anak Memilih Jadi Janda
Bambang mengungkapkan, hingga saat ini para pelaku pertanian adalah generasi lanjut usia, mereka melakukan kegiatan pertanian karena melanjutkan kegiatan yang diwariskan oleh para orang tuanya dahulu. Sedangkan untuk generuasi milenial yang menjadi penerus pelaku pertanian masih sulit ditemui.
"Ini terjadi karena mereka menilai hasil usaha pertanian kurang menjanjikan. Sehingga generasi muda lebih memilih untuk tidak meneruskan para pendahulunya sebagai pelaku pertanian,"bebernya.
BACA JUGA :Ketahuan Bawa Kabur Motor Curian, Tiga Tersangka Curanmor Babak Belur Diamuk Warga
Bambang menuturkan, minat generasi milenial untuk menekuni pertanian sebetulnya bisa ditumbuhkan, apabila hasil dari kegiatan pertanian ini dapat ditingkatkan. Caranya, dengan mengubah pola pertanian konvensional menjadi modern dan melakukan kegiatan pertanian yang memiliki nilai lebih dengan pola tanam yang efesien.
"Bisa dengan menggunakan bibit yang unggul atau dengan metoda tanam yang modern seperti halnya hidroponik dan lain sebagainya,"jelas dia.
BACA JUGA :Pohon Kelapa tumbang Timpa Mobil Pick Up di Pangandaran, Satu Orang Penumpang Luka-Luka
Intinya, tambah Bambang, pemerintah daerah wajib memperhatikan perkembangan sektor pertanian, karena sektor pertanian bagian terpenting dari upaya menjaga ketahanan pangan baik di level kota sampai tingkat nasional sekalipun. Pasalnya, apabila pemerintah lalai terhadap hal tersebut maka alan berdampak terhadap resiko krisis pangan yang bisa mengganggu ketahanan pangan.
"Ingat bahwa gagalnya menjaga ketahanan pangan dapat berdampak bagi keamanan dan ketahanan nasional secara menyeluruh," pungkasnya. (Hendra)
BACA JUGA :Berita Duka, Kang Pipit Preman Pensiun Meninggal Dunia
