Langgar Prokes di Kabupaten Pangandaran Bakal Kena Denda, Inilah Besaran Denda Pertama

Jawa Barat —Minggu, 31 Jan 2021 10:27
    Bagikan:  
Langgar Prokes di Kabupaten  Pangandaran Bakal Kena Denda, Inilah Besaran Denda Pertama
Karcis tanda terima Denda Pelanggaran bagi pelanggar Protokol Kesehatan tidak pakai masker (foto: ist)
POSKOTAJABAR,PANGANDARAN

Sesuai Surat Keputusan Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan yang  disampaikan langsung kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran.

Dalam Instruksi Bupati Pangandaran  tersebut dipandang perlu melakukan upaya-upaya penegakan disiplin Protokol KesehatanCorona Virus Disease-19 (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali.

Maka dengan ini menginstruksikan: Kepada, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa agar melaksanakan penegakan  disiplin Protokol Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing yaitu:

 

KESATU:
1. Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer,

2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakal Masker. Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai
sabun. Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan.

3. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Menerapkan sanksi denda administrasi terhadap pegawai
yang melanggar protokol kesehatan/tidak memakai masker.

4. Memerintahkan seluruh pegawai untuk menjadi teladan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan domisil tempat
tinggal masing-masing:

Kedua (2):
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol
Kesehatan di destinasi wisata, yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker. Menjaga Jarak. Mencuci tangan pakai
sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada seluruh pelaku dan pengunjung
kepariwisataan;

2. Memerintahkan pelaku wisata untuk menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer.

3. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di destinasi wisata.

4. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pelaku dan pengunjung kepariwisataan yang melanggar protokol
kesehatan tidak memakai masker.

KETIGA:

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol
Kesehatan di lokasi pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan, yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker. Menjaga Jarak. Mencuci tangan pakai
sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada pedagang, pegawai dan pengunjung
pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan;

2. Memerintahkan seluruh pedagang pasar tradisional, toko modem dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan tempat
cuci tangan dan/atau hand sanitizer,

3. Memerintahkan pedagang atau penanggung jawab toko modern dan pusat perbelanjaan agar memberikan tanda
khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir dengan jarak minimal 1,5 meter,

4. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan; dan

5. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pedagang, pegawai dan pengunjung pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker.

KEEMPAT: 

Camat dan Kepala Desa agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di tempat ibadah (masjid, gereja dan tempat beribadah lainnya), yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker. Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada penanggung jawab dan jamaah tempat ibadah;

2. Memerintahkan seluruh penanggung jawab tempat ibadah untuk menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand
sanitizer,

3. Melakukan pembatasan jarak antar jamaah di tempat ibadah dengan memberikan tanda khusus di lantai dengan jarak
minimal 1 meter,

4. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.

5. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap penanggung jawab dan jemaah tempat ibadah yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker.


KELIMA:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran agar mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan
penegakan disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, serta melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan terhadap warga masyarakat umum.

KEENAM:

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA. Diktum KETIGA, dan Diktum
KEEMPAT adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran keduakali dan seterusnya, 

Dikenakan dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

KETUJUH:

Denda administratif disetorkan oleh Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah masing-masing ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pangandaran,

KEDELAPAN:

Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU, Diktum  KEDUA. Diktum KETIGA. Diktum KEEMPAT, dan Diktum
KELIMA, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa agar berkoordinasi dengan unsur TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan MUI setempat serta stakeholder lainnya.





KESEMBILAN:

Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran selaku Wakil Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran.

KESEPULUH:

Ketentuan sanksi administratif rupa sanksi sosial (kerja sosial) selama 2 hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS:

Instruksi ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021, dan akan diperpanjang atau diperpendek sesuai hasil evaluasi perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi langsung di tanda tangani oleh Plh. Bupati Pangandaran  H. Kusdiana pada Hari Jumat (29 /01/2021). (dry)



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait