KPU Pangandaran Berikan Jawaban di MK pada Sidang Lanjutan Perselisihan Pilkada 2020

Jawa Barat —Rabu, 3 Feb 2021 20:52
    Bagikan:  
KPU Pangandaran Berikan Jawaban di MK pada Sidang Lanjutan Perselisihan Pilkada 2020
Ketua KPU Pangandaran Muhtadin saat berada di MK (foto: ist)

POSKOTAJABAR,PANGANDARAN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sebagai termohon  akan menyampaikan jawaban pada Sidang lanjutan perselisihan  Pilkada 2020 Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Press releasenya, Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan,  agenda sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Pancasakti Foekh tersebut, adalah mendengar jawaban termohon KPU.

"Keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa, mengesahkan alat bukti," ujarnya, Rabu (03/02/2021).

Muhtadin mengatakan, dalam jawaban secara prinsip pihaknya menyampaikan beberapa hal penting.

"Dalam eksepsi, KPU meminta. mengabulkan eksepsi termohon dan dalam pokok perkara dan kami berharap MK menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 2 sebagai pemohon,” pintanya.


Karena, kata Muhtadin, dasar formalnya juga tidak terpenuhi sesuai pasal 158 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2016, bahwa syarat gugatan perselisihan dengan jumlah penduduk sebagaimana Pangandaran ini syarat minimal selisihnya adalah 1,5%.

"Sedangkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran selisihnya adalah 3,7% maka unsur formalnya tidak terpenuhi," sebutnya.

KPU mengharapkan, MK dapat memutuskan dan menyatakan berlaku keputusan tentang rekapitulasi hasil perolehan suara, hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020. (dry/rls)



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait