Kantor Kades Disegel, Ketua BPD Pangandaran , "Aksi Warga Bermula dari Rapat Pembahasan LPJ"

Jawa Barat —Jumat, 5 Feb 2021 17:04
    Bagikan:  
Kantor Kades Disegel,  Ketua BPD  Pangandaran ,
Warga Desa Pangandaran yang sedang menandatangani kesepakatan warga untuk menuntut mundur kepala desa pangandaran (foto: ist)
POSKOTAJABAR,PANGANDARAN. 
Adanya aksi spontanitas warga masyarakat yang melakukan penyegelan Kantor Desa Pangandaran, karena diduga ketidapuasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Ketua BPD Desa Pangandaran, Maliki mengatakan, aksi penyegelan kantor desa itu merupakan aspirasi dari beberapa RT/RW terkait ketidakpuasan tadi dalam musyawarah penyamaan persepsi tentang mekanisme pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan pemerintah desa. 

"Dalam pembahasan tersebut kepala desa tidak hadir. Kemudian dengan spontanitas merekapun menempel sejumlah kertas bertuliskan permintaan agar kepala desa mundur," ujarnya saat dihubungi POSKOTAJABAR melalui sambungan telefon selulernya, Jumat (05/02/2021).

Maliki juga membenarkan, adanya tuntutan mundur terhadap kepala desa dari perwakilan RT RW Pangandaran Barat, kemudian dalam acara tersebut juga ada perwakilan dari Pangandaran Timur.

"Secara lisan tuntutan itu disampaikan oleh perwakilan RT/RW Pangandaran Barat, tapi dalam musyawarah itu hadir juga beberapa RTdari Dusun Pangandaran Timur dan Dusun Parapat," katanya.


Menurut dia, kalau dilihat secara etika terutama birokrasi, memang ada hal yang kurang tepat. Bahkan, dirinya juga pernah mendapatkan laporan dari perangkat desa terkait Kepala Desa masuk kantor desa pada malam hari yang dikuatkan juga dari rekaman kamera CCTV.

"Dari informasi yang saya terima, katanya pak kades datang ke kantor  jam setengah 12 malam, dan dia  buka-buka berkas perangkat desa. Jadi saya pikir itu tidak perlu dilakukan lah tinggal nanya aja ngobrol aja baik-baik apa susahnya gak harus malam-malam datang kedesa," tuturnya.

Dia mengaku, kegiatan rapat tadi itu spontanitas, bahkan BPD juga dapat undangannya secara lisan dari perangkat desa penyamaan persepsi tentang mekanisme pembuatan LPJ.

"Jadi aksi tersebut bentuk ketidakpuasan mereka terhadap  kepala desa yang gak hadir dalam rapat tadi sebetulnya," kata Maliki.

BACA JUGA : Rebutan Pacar, Dua Gadis Remaja Lakukan Penganiayaan Terhadap U Warga Anjatan Kabupaten Indramayu


Sebetulnya, lanjut dia, kegiatan rapat tadi awalnya untuk penyamakan persepsi dalam pembuatan LPJ, karena kepala desa baru satu tahun dan dipandang oleh perangkat desa pak kades itu belum mengerti dalam tahap pembuatan LPJ.

"Karena perangkat desa sudah menyampaikan kepada kepala desa, tapi ternyata menurut pengertian perangkat desa itu pak kades ini tidak mengerti dan tidak percaya maka perangkat desa berinisiatif mengadakan rapat," ucapnya.

Menurut dia, para kadus itu menghubungi para RT/RW dan TPK   untuk musyawarah di desa untuk  memberikan pemahaman bersama kepada kepala desa.

"Tadinya yang mau disampaikan seperti tahapan, kendala dilapangan, niatnya ada rapat tadi seperti itu, tapi berhubung kepala desa tidak hadir jadi beberapa RT  merasa gimana gitu, memang sering juga kepala desa tidak hadir dalam beberapa kegiatan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor Desa Pangandaran disegel oleh puluhan warga terkait ketidakpuasan kinerja Kepala Desa Pangandaran. (dry)


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait