Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Dieksekusi KPK ke LP Sukamiskin

Jawa Barat —Jumat, 5 Feb 2021 20:59
    Bagikan:  
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Dieksekusi KPK ke LP Sukamiskin
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dieksekusi ke LP Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. (reqnews)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengeksekusi Anas ke LP Sukamiskin itu, pada Rabu (03/02/2021). Eksekusi ini merupakan hasil dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020.

Menurut Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Tim Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Anas Urbaningrum berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020.

BACA JUGA:  Sistem Ganjil Genap di Kota Bogor Berlaku di Seluruh Ruas Jalan dan Berlaku 24 Jam, Kata Walikota Bogor Bima Arya

Anas bakal mendekam dipenjara selama 8 tahun dikurangi selama dalam tahanan, serta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan. Hukuman 8 tahun di tingkat PK itu, menyunat hukuman Anas sebelumnya, yaitu 14 tahun penjara.

Selain pidana pokok, Anas diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070, dengan ketentuan apabila belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan sebagai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

“Sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun,” kata Ali, Jumat (05/02/2021).

BACA JUGA:  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dinobatkan Sebagai Pahlawan oleh Lembaga Internasional TUMI

"Anas Urbaningrum juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. KPK akan segera melakukan penagihan baik denda maupun uang pengganti dari Terpidana tersebut, sebagai aset recovery dari tindak pidana korupsi untuk pemasukan bagi kas negara,” ucap Ali. (Adji/win)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait