Buntut Kantor Kades Disegel , Korlap Audensi Menuntut Pemerintahan Desa Pangandaran Harmonis dan Solid

Jawa Barat —Selasa, 9 Feb 2021 06:51
    Bagikan:  
Buntut Kantor Kades Disegel , Korlap Audensi Menuntut Pemerintahan Desa Pangandaran  Harmonis dan Solid
Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pangandaran sambil membawa banner tuntutan mendatangi kantor Desa Pangandaran dengan pengawalan ketat pihak Polri-TNI dan Satpol PP Ka

POSKOTAJABAR,PANGANDARAN.

Sebanyak 40 orang warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pangandaran mendatangi kantor Desa Pangandaran, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran, Jawa Jawa Barat, Senin (08/02/2021).

Kedatangan puluhan massa ke Desa Pangandaran sambil membawa beberapa banner yang bertuliskan "Kami masyarakat peduli Desa Pangandaran Mendesak Kepala Desa agar secepatnya melaporkan tindakan oknum yang melawan hukum kepada pihak yang berwajib"

"Kami masyarakat peduli Desa Pangandaran menuntut  kepada Kepala Desa Pangandaran dan perangkatnya untuk segera kembali bekerja  melayani masyarakat dan bila sudah tidak mau bekerja meĺayani masyarakat silahkan mengundurkan diri"

Audensi yang berlangsung di aula Desa Pangandaran mendapatkan pengamanan ketat dari Polri-TNI, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Pangandaran.

Koorlap Aliansi MPDP Sarli Suryadi (58) menyampaikan, tuntutan audensi ini terciptanya tata laksana pemerintah yang harmonis dan solid.

"Karena kalau tidak seperti itu akan berdampak kepada pelayanan publik," ujarnya kepada wartawan  usai beraudensi di Desa Pangandaran, Senin (08/02/2021).

Terkait dengan adanya penyegelan kantor desa, kata dia, seluk beluk permasalahannya mungkin dengan adanya multitafsir yang sebagian berpendapat atau berasumsi demikian itu wajar.

"Tapi kalau saya simak dan di perhatikan mereka berpenafsiran seperti itu, tentu itu ada narasumbernya, maka, saya meminta kepada para elit untuk menginformasikan secara jelas dan gamblang," ucapnya.

Dia berharap, adanya informasi dari para elit itu yang berpihak kepada kepentingan-kepentingan  masyarakat jangan ada informasi yang di pelintir-pelintir.

"Katakanlah yang benar ya benar, kalau yang salah ya salah, siapapun harus taat dan patuh pada hukum," katanya.


Menanggapi tuntutan dari warga yang minta kepala desa mundur, Sarli menegaskan, bahwa itu jelas dari asumsi-asumsi yang mereka kedepankan disisi lain untuk menurunkan kepala desa.

"Tuntutan dari pada penurunan itu apa sich, ya ada beberapa asumsi sih kalau dilihat dari sisi politik, penurunan kepala desa berarti ingin adanya sesuatu yang duduk tanpa resiko dan permasalahan," tuturnya.

Terus substansinya, lanjut dia, atau isi permasalahannya karena tidak bisa bekerja, kalau ngomongin tidak bisa bekerja itu mundur lagi kebelakang.

"Kan ada kepatutan dan kelayakan seseorang jadi kepala desa itu, ada 
fit and proper test, kalau dipandang patut dan layak kira-kira tidak bisa atau dibikin tidak bisa," tanya Sarli.


Sarli menegaskan, tuntutan aliansi, bekerjasama saja yang solid agar pelayanan masyarakat tidak terbengkalai dan tidak ada yang ditelantarkan serta dikorbankan.

"Mereka beropini seperti itu ya  kami hargai, dan karena memang ada salah satu informasi yang barangkali jadi asumsi mereka-mereka seperti itu, tapi tetap itu saudara kami yang jadi korban daripada informasi sehingga tafsirnya seperti itu," tandasnya. (dry)



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait