Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya Terbukti Bersalah Melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Jawa Barat —Selasa, 9 Feb 2021 15:39
    Bagikan:  
Kasatpol PP  Kabupaten Tasikmalaya Terbukti Bersalah Melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada 2020
Ilustrasi. Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya Terbukti Bersalah Melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada 2020. (foto:ist)
POSKOTAJABAR, TASIKMALAYA.
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh terdakwa Kasatpol-PP Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Ridwan di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya sudah digelar, Senin (08/02/2021), petang.

Pelanggaran Netralitas ASN, Pada Pilkada 2020, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan dijatuhi hukuman tiga bulan dan di denda sebesar Rp 4 juta karena terbukti melanggar Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Jalannya persidangan dilaksanakan melalui dalam jaringan atau secara virtual yang dilakukan di tiga tempat, Yakni majelis hakim di PN Tasikmalaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya dan di tempat terdakwa bersama kuasa hukumnya.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Rizal Sanusi saat di hubungi melalui cellulernya mengatakan, vonis sudah dijatuhkan kepada terdakwa perkara pelanggaran netralitas ASN atas terdakwa yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya", ujarnya, Selasa (09/02/2021).

Menurut, Rijal, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan vonis tersebut karena terdakwa melanggar pasal 188 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kata Rijal, atas putusan atau Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Kuasa hukum terdakwa menyatakan sikap dengan pikir-pikir terlebih dahulu karena masih menunggu sikap dari kuasa hukum apakah hukum banding atau tidak terhadap putusan hakim," ujarnya 

Pihaknya juga menjelaskan setelah putusan atau vonis dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kita tinggal menunggu upaya hukum banding atau tidak dari terdakwa termasuk kuasa hukumnya.

Setelah diberikan waktu atas sikap kuasa hukumnya yang menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu terhadap hasil keputusan vonis terhadap kliennya itu," ujarnya. (Kris)


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait