Sebanyak 11 Kecamatan di Kota Bandung Berpotensi Menerapkan PPKM Berskala Mikro

Jawa Barat —Selasa, 9 Feb 2021 18:41
    Bagikan:  
Sebanyak 11 Kecamatan di Kota Bandung Berpotensi Menerapkan PPKM Berskala Mikro
Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, sedang meninjau lokasi untuk PPKM Skala Mikro di Jalan Dalem Kaum Bandung, Selasa (09/02/2021). (Humas Pemkot Bandung)
POSKOTAJABAR, BANDUNG.

Sebanyak 11 kecamatan di Kota Bandung berpotensi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, guna menekan laju kasus Covid-19. Hal itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat soal PPKM skala mikro, 9-22 Februari 2021 mendatang. Namun, sejauh ini belum ada kecamatan yang menerapkan PPKM mikro tersebut. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, di Jalan Dalem Kaum Bandung, Selasa (09/02/2021).

Ema mengatakan, beberapa kecamatan yang memiliki kasus tertinggi sejak satu pekan terakhir bisa melaksanakan PPKM skala mikro. "Para Camat ini sedang mempersiapkan terutama titik yang kasusnya tinggi. Kemarin ada 11 kecamatan. Itu yang kita prioritaskan," kata Ema.


Berdasarkan analisa Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, sebanyak 11 kecamatan itu yakni Kecamatan Antapani, Buahbatu, Arcamanik, Coblong, Batununggal, Rancasari, Andir, Bandung Kidul, Sukajadi, Sukasari, dan Ujungberung. Kasus Covid-19 yang paling tinggi per 8 Februari 2021, berada di Kecamatan Antapani dengan jumlah 93 kasus. 

Menurut Ema, Pemkot Bandung masih menunggu pengajuan PPKM tersebut dari kecamatan. Dalam PPKM mikro ini menerapkan kebijakan dari bawah ke atas (bottom up). "Kita tunggu kabar dari kecamatan, setelah ada komitmen dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Kalau misalnya kecamatan melaksanakan PPKM, itu bukan berarti seluruh kecamatan, karena mungkin kasus antarkelurahannya berbeda," ujarnya. 

 Surat Keputusan Walikota Bandung akan keluar setelah kecamatan sepakat untuk mengajukan PPKM mikro tersebut.  Dalam pelaksanaannya, Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan akan mulai menyosialisasikannya secara berjenjang. "Sosialisasi dilakukan oleh camat, Satgas ini berjenjang. Camat itu ketua satgas di wilayahnya, fungsi perannya sama, bedanya ya hanya skala," kata dia.


Sedangkan untuk posko, Pemkot Bandung sudah menyepakati akan memanfaatkan kantor RT atupun RW. "Terlepas banyak, sedang dan tidak ada (kasus), itu harus ada (posko). Dalam rangka optimalisasi kordinasi, fungsinya mencegah semaksimal mungkin," tuturnya. (nang's)
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait