Konflik Kades dan Perangkat Desa Pangandaran Dimediasi Pemkab

Jawa Barat —Rabu, 10 Feb 2021 20:46
    Bagikan:  
  Konflik Kades dan Perangkat Desa Pangandaran Dimediasi Pemkab
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pangandaran, Rida Nirwana Kristiana berserta Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Sekretaris Dinsos PMD serta Camat Pangandaran saat memimpin mediasi ko

POSKOTAJABAR, PANGANDARAN. 
Konflik antara Kepala Desa dan Perangkat Desa Pangandaran akhirnya dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat yang berlangsung di Aula Setda Pangandaran, Rabu (10/02/2021).

Mediasi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pangandaran, Rida Nirwana Kristiana, Kabag Pemerintahan Setda Pangandaran Saptari Tarsino, Kabag Hukum Setda Pangandaran Syarif Hidayat, 
Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran, Tjomi Suryadi, Camat Pangandaran Yadi Setiadi.

Mediasi yang dilaksanakan di aula Setda itu sempat memanas, apalagi saat pihak perangkat desa, RT dan RW diberikan waktu untuk mengungkapkan unek-uneknya terhadap kepala desa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pangandaran, Rida Nirwana menyebutkan, bahwa pemerintahan di Desa Pangandaran harus tetap berjalan untuk melayani masyarakat.

"Tadi memang ada permohonan untuk dibentuknya tim pembinaan, dan insya allah akan segera kita lakukan," ucap Rida kepada wartawan, Rabu (10/02/2021).

Kata dia, kemungkinan pembentukan tim pembinaan tersebut akan dilakukan pada pekan depan.

"Mungkin sifatnya parisal dari mulai BPD, Kepala Desa hingga Perangkat Desa," katanya.

Menurut dia, benang merah dari permasalahan yang ada di Desa Pangandaran adalah harmonisasi dan komunikasi yang kurang baik.

"Perbaikan itu harus dilakukan oleh semuanya, kalau memang semunya beritikad perbaikan ya harus semuanya tidak hanya kepala desa, perangkat desa dan BPD juga," tuturnya.


Rida mengatakan, setelah beberapa kali dilakukan pembinaan dan juga sempat di mediasi oleh bupati, permasalahan di Desa Pangandaran seolah tak kunjung usai.

"Adanya permasalahan yang saat ini sedang terjadi jangan sampai menjadi preseden buruk bagi Pangandaran," ungkapnya.

Adapun tuntutan mundur kepada Kades, Rida menegaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa itu harus tetap berjalan.

"Artinya tidak mudah untuk seorang kepala desa untuk berhenti, karena ada aturan dan mekanismenya  semua ada prosedurnya," tegasnya.

Kata dia, pembinaan desa itu sebenarnya dilakukan oleh pihak Kecamatan, tapi itu ada yang sipatnya reguler, triwulan atau juga semester. Jika ada sesuatu masalah apa saja ditingkat desa itu kewajiban Kecamatan.

"Ada juga kalau masalah keuangan kan itu ranahnya ada dari inspektorat," sebutnya. (dry)



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait