WFH Diperpanjang Pemkot Cimahi Tetap Optimal Layani Masyarakat

Jawa Barat —Jumat, 12 Feb 2021 15:35
    Bagikan:  
WFH Diperpanjang Pemkot Cimahi  Tetap Optimal  Layani Masyarakat
Kepala Diskominfoarpus Mochamad Ronny. (foto:doc)

POSKOTAJABAR, CIMAHI

Walaupun Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, diperpanjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat..

Seperti diketahui, dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang bakal berlangsung hingga 22 Februari 2021 dan diikuti dengan kebijakan WFH. Namun tidak semuanya, masih ada  pegawai yang bekerja di kantor.

Kebijakan terbaru WFH bagi pegawai di lingkungan Pemkot Cimahi sudah tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkot Cimahi. 

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Mochamad Ronnyz menurut Ronny, bahwa dimasa PPKM Micro ini, para pegawai termasuk ASN di Kota Cimahi harus menerapkan WFH. 

"Jadi maksimal yang kerja di kantor atau WFO  sebanyak 50 persen," katanya.

Sebelumnya, lanjut Ronny, bahwa dalam masa PPKM, yang berlangsung sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Dari pihak Pemkot Cimahi telah menerapkan WFH dan WFO bagi oara pegawainya.

Namun sebelumnya jumlah yang diperbolehkan untuk berkantor hanya maksimal 25 persen. 

"Untuk pegawai sebelumnya 25 % maksimal, sekarang 50 % maksimal," ucap Ronny kembali. 

BACA JUGA : Video Syur 14 Detik Mirip Gabriella Larasati Dilaporkan Mahasiswa ke Polisi


Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi, tercantum bahwa pejabat struktural eselon II, III dan IV tetap bekerja di kantor dengan menetapkan protokol kesehatan Covid-19. Sementara pejabat non pelayanan dan pejabat pelaksana di lingkungan Pemkot Cimahi dimungkinkan untuk WFH. 

 Untuk jadwal pembagian kerjanya, terang Ronny, akan disesuaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi. 

 "Betul, pembagian kerja dan tugasnya diatur oleh perangkat daerah masing-masing," jelasnya. (Bagdja)


BACA JUGA : 8 Makanan Lezat di Tahun Baru Imlek, Cocok Disantap Bersama Keluarga Tercinta


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait