Akhirnya MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran

Jawa Barat —Senin, 15 Feb 2021 19:31
    Bagikan:  
Akhirnya MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran
Ketua KPU Pangandaran Muhtadin (foto: dry)
POSKOTAJABAR,PANGANDARAN.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan sengketa Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang diajukan oleh Adang Hadari sebagai calon Bupati nomor urut 2 ditolak. Dalam amar putusan Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sidang putusan tersebut digelar Senin (15/02/2021) di Mahkamah Konstitusi dan dapat diikuti secara virtual. Putusan tersebut merupakan hasil rapat permusyawaratan hakim yang terdiri dari 9 hakim konstitusi, yang terdiri dari hakim ketua Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Wahiddudin.

Putusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan hasil Pilkada Pangandaran ini tertuang dalam putusan bernomor 15/PHP.BUP-XIX/2021.

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin membenarkan, putusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan Paslon nomor urut 2 tersebut.

 "Ya, tadi kami mengikuti sidang secara daring dari KPU Pusat," ujar Muhtadin saat dihubungi wartawan, Senin (15/02/2021).

Dia menjelaskan dengan putusan tersebut maka perselisihan Pilkada Pangandaran telah selesai. 

"Dengan demikian hasil penghitungan suara Pilkada Pangandaran yang kami tetapkan beberapa waktu lalu otomatis sah dan berlaku," katanya.

Selanjutnya, sambung dia, bahwa KPU Pangandaran akan melakukan persiapan rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

"Aturannya maksimal 5 hari setelah salinan putusan diterima, kami harus menetapkan pasangan terpilih," ucapanya.

Kata Muhtadin, sejauh ini pihaknya sudah menjadwalkan rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih.

"Rapat pleno penentapan akan kita gelar pada Sabtu 20 Februari mendatang," tuturnya.

Ditempat yang terpisah, Calon Bupati nomor urut 1 Jeje Wiradinata mengaku bersyukur dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut. 

"Bersyukur karena sekarang sudah didapat kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menjadi pemenang dalam Pilkada dan memimpin Pangandaran ke depan," ungkapnya.

Jeje mengatakan putusan ini juga akan membuat proses peralihan kepemimpinan di Pangandaran tak mengalami kekosongan yang terlalu lama. 

"Saya tanggal 17 Februari ini berakhir masa jabatan. Nah sekarang tingga 2 tahap lagi yaitu penetapan pemenang oleh KPU, lalu pelantikan. Jadi kalau pun setelah tanggal 17 Februari ada Plt Bupati tidak akan lama," tutupnya. (dry)


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait