Sikapi Tuntutan Warga Pamotan, Muspika Kalipucang Kabupaten Pangandaran akan Bentuk Tim Investigasi 

Jawa Barat —Selasa, 16 Feb 2021 08:26
    Bagikan:  
Sikapi Tuntutan Warga Pamotan, Muspika  Kalipucang  Kabupaten Pangandaran akan Bentuk Tim Investigasi 
Muspika Kecamatan Kalipucang saat menerima audensi masyarakat Desa Pamotan yang menuntut dua orang perangkat diberhentikan (foto: dry)
POSKOTAJABAR, PANGANDARAN.
Audensi masyarakat Desa Pamotan selain menuntut kedua perangkat desa untuk mengundurkan diri, beberapa perwakilan massa juga menyampaikan beberapa permasalahan progam-progam pembangunan infrastruktur dan terkait potongan dana bantuan gempa bumi tahun 2009 silam.

Serta program pembibitan Albasia di Cikacepit, Program BPNT tahun 2019 - 2020, Program pembangunan jalan Pamotan - Cibeber. Program pembangunan irigasi di RT 03/02. Program pembangunan chek Dam di RT 02/01 dan lain-lainnya.

Menyikapi hal itu, muspika Kecamatan Kalipucang akan mengajukan tim investigasi untuk mengusut dugaan-dugaan yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi.

Camat Kalipucang Nana Sukarna mengatakan, karena ini sudah multi komplek dari permasalahan di Desa Pamotan, maka kita akan melakukan dan mengajukan tim pemeriksaan khusus yang nanti suratnya akan kita kirim ke Inspektorat agar dibentuk tim Investigasi.

"Tadi sudah disimpulkan bahwa kami Kecamatan Kalipucang akan melakukan pembentukan tim Investigasi yang melibatkan dari unsur terkait termasuk dari masyarakat, BPD, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil serta Inspetorat," ujarnya kepada POSKOTAJABAR, Senin (15/02/2021).

Kata dia, dalam menyelesaikan pokok permasalahan yaitu tuntutan warga terkait pemberhentian dua orang perangkat desa itu ada dua opsih. 

"Yang pertama kita lakukan loby terhadap yang bersangkutan untuk memikirkan apakah kedua perangkat akan mengundurkan diri atau tidak dan kita juga beri waktu satu hari untuk berpikir jernih," katanya.

Sementara untuk opsi kedua, sambung Nana, apakah yang bersangkutan tetap akan melakukan mekanisme dilakukannya opsi kedua yaitu dibentuknya atau meminta pemeriksaan khusus dari Inspektorat.

"Nantinya tim investigasi juga mendampingi Inspetorat dan nanti hasilnya merupakan dasar bagi kami untuk melakukan tindakan-tindakan apakah yang bersangkutan melanggar aturan-aturan perangkat desa atau tidak," tuturnya.


Menurut dia, untuk memberhentikan perangkat desa itu ada mekanismenya sehingga semua akan berjalan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

"Salah satunya itu harus ada pemeriksaan khusus apakah ada temuan pelangaran atau tidak yang akan menjadi dasar," ucap Nana.

Nana menegaskan, terkait beberapa penyampaian dari warga perihal progam-progam bantuan serta dari pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak sesuai sehingga di duga ada penyeleweangan atau dugaan Tindak Pidana Korupsi.

"Hal itu akan terlihat setelah dibuatkan tim Riksus atau kami meminta tim Riksus dari Inspektorat atau dari Aparat Penegak Hukum nanti akan kelihatan secara jernih, detail," ungkapnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan khusus dan ditemukan tindak pidana korupsi, kata Nana, kalau ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi itu nantinya ada rekomendasi dari tim pemeriksaan khusus.

"Mekanismenya itu nanti ada rekomendasi apakah ada pengembalian uang secara teknisnya nanti di tim pemeriksaan khusus," pungkasnya. (dry)


Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait