Presiden Jokowi Meminta Kapolri Meningkatkan Pengawasan Penegakan UU ITE Agar Konsisten, Akuntabel, dan Adil

Jawa Barat —Selasa, 16 Feb 2021 11:01
    Bagikan:  
Presiden Jokowi Meminta Kapolri Meningkatkan Pengawasan Penegakan UU ITE Agar Konsisten, Akuntabel, dan Adil
Presiden Joko Widodo minta Kapolri meningkatkan pengawasan implementasi UU ITE. (presidenri.go.id)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. Sebab, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. 

"Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

BACA JUGA:  Jaksa Tuntut Dua Mantan Petinggi PT Garuda Indonesia dengan Tiga Pasal, Kasus Penyelundupan Harley Davidson dan Brompton

Kata Presiden, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, pihaknya akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE. Sehingga, dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutam,a menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucapnya.

Kepala Negara menuturkan pandangannya, bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

BACA JUGA:  Sikapi Tuntutan Warga Pamotan, Muspika Kalipucang Kabupaten Pangandaran akan Bentuk Tim Investigasi

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," tegas Jokowi.


Meski demikian, Presiden Jokowi tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.(johara/ys)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait