Polri akan Mengedepankan Restorative Justice dalam Penerapan Pasal Undang-Undang ITE

Jawa Barat —Selasa, 16 Feb 2021 16:04
    Bagikan:  
Polri akan Mengedepankan Restorative Justice dalam Penerapan Pasal Undang-Undang ITE
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (infopublik)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, bahwa pada waktu mendatang Polri akan mengedepankan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penegakan hukum terkait penerapan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan hal itu, setelah ia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih selektif dalam memproses laporan pelanggaran UU ITE. Sebab, dalam UU tersebut dianggap terdapat beberapa pasal karet yang bisa disalahgunakan bahkan dijadikan alat untuk kriminalisasi.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan, janji Kapolri Sigit tersebut patut diapresiasi dan perlu dikawal terus dalam prakteknya di lapangan. Politikus dari Partai Nasdem ini menilai, belakangan banyak kritikan dari masyarakat terkait proses hukum karena dijerat oleh pasal karet yang ada dalam UU ITE. Hal ini, tentunya patut menjadi perhatian karena jangan sampai, pasal-pasal dalam UU ITE justru menjadi alat untuk membungkam aspirasi masyarakat.

BACA JUGA:  Betulkah Ada Satgas Penanganan Covid-19 Bayangan di Provinsi Banten? Gajinya Mencapai Rp. 46,7 Juta?

Terutama pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal ini dianggap pasal karet dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat, hingga banyak korban berjatuhan. Banyak orang dilaporkan, ditangkap dan ditahan karena menyampaikan pendapatnya di internet.

Karena hal itu pula, Sahroni mengaku akan mengawal janji Kapolri Sigit tersebut. Jangan sampai UU ITE ini malah menjadi senjata untuk membungkam kebebasan berekspresi rakyat. Jokowi pun meminta Kapolri Sigit untuk pasal-pasal yang dianggap multitafsir untuk diperhatikan betul-betul. Termasuk membuat pedoman mengenai pasal-pasal di UU ITE.

Meskipun dari sisi pemerintah sudah agak terlambat, karena apabila revisi ini nanti selesai dibahas antara pemerintah dengan DPR yang biasanya memakan waktu 1 hingga 2 tahun pembahasan. Namun, dengan direvisinya UU ITE ini, tentu diharapkan bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat.

Selain Ahmad Sahroni, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, pun ikut buka suara soal revisi UU ITE ini.

"Rencana ini sejalan dengan pandangan kami yang beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE dalam RUU Prolegnas, meskipun kandas akibat kurangnya dukungan di parlemen. Karenanya, kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE," ungkap Sukamta, Selasa (16/02/2021).

BACA JUGA:  Program Jumat Disinfektan di Kelurahan Kebon Jayanti, Menghantarkan Daerah Itu Nol Kasus Covid-19

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, bahwa sebetulnya undang-undang ini sangat mulia pada awal pembahasannya dulu, untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik). 

Pada waktu undang-undang ini disahkan pada tahun 2008 silam pun, itu juga sebetulnya sudah dinilai terlambat, karena awal tahun 2000an dunia internet sudah booming di Indonesia, tanpa ada aturan hukum yang secara pasti mengatur. 

Seiring berjalannya waktu, ternyata UU ITE ini dalam implementasinya malah lebih kental dan dominan terhadap nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transkasi ekonomi-bisnisnya. (ES)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait