Korupsi Dana Desa, Jaksa Tuntut 7,5 Tahun Penjara untuk Oknum Operator Dana Desa

Jawa Barat —Rabu, 17 Feb 2021 08:16
    Bagikan:  
Korupsi Dana Desa, Jaksa Tuntut 7,5 Tahun Penjara untuk Oknum Operator Dana Desa
Sidang Tipikor di PN Serang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Operator Dana Desa, Dede Sarifudin. (Poskota)

POSKOTAJABAR, SERANG. 

Operator dana desa Dede Sarifudin di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dituntut 7 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Selasa (16/02/2021).  Karyawan di Desa Pulopanjang itu, didakwa teribat tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016 yang menyebabkan kerugian negara Rp. 1,2 miliar.

JPU Kejari Serang, Andrian Almasudi, mengatakan, terdakwa Dede terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap Dede Sarifudin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata JPU kepada terdakwa, disaksikan Majelis Hakim yang diketuai Emy Tjahjani Widiastoeti di Pengadilan Tipikor Negeri Serang.

BACA JUGA:  Upaya Tingkatkan Pelayanan, BPBD Kota Sukabumi Pindah Markas

Selain pidana penjara, Andrian menambahkan terdakwa Dede juga diharuskan mengganti kerugian sebesar Rp. 314 juta. Jika tidak dibayar,  maka harta bendanya akan disita atau diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan enam bulan penjara.

"Terdakwa juga dikenakan denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan penjara," ujarnya.

Andrian mengungkapkan, sebelum menjatuhkan tuntutan, JPU telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Seperti diketahui, Desa Pulopanjang pada 2016 mendapat dana desa Rp. 2,44 miliar. Rinciannya, Rp. 370,187 juta dari alokasi dana desa, dana desa Rp. 638 juta, bagi hasil pajak Rp. 1,425 miliar, dan bagi hasil retribusi Rp. 6,348 juta. 

Dana Rp. 2,44 miliar ltersebut digunakan untuk kegiatan mulai dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan jalan desa, pembuatan selokan, jalan paving block, dan penerangan umum. Dari kegiatan tersebut, total untuk kegiatan fisik Rp. 1,6 miliar lebih. 

Dari dana miliaran tersebut sejumlah belanja modal diketahui belum digunakan. Belanja modal tersebut, untuk penerangan dan jalan senilai Rp.176 juta dan selokan air Rp. 84 juta lebih. Sejumlah kegiatan dana desa yang didanai APBDesa tersebut juga diketahui tidak sesuai atau terdapat selisih.

Seperti, pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) Rp. 120 juta lebih, pembiayaan makan selama satu tahun Rp. 30 juta, pembelian kursi Rp10 juta, dan kegiatan lainnya.

BACA JUGA:  Tempat Hiburan Kerap Langgar Perwal PSBB Proporsional, Pemkot Bandung Siapkan Operasi Senyap

Kades Pulo Panjang, Sukari (berkas terpisah), diketahui menyerahkan pengelolaan keuangan dana desa kepada Dede Sarifudin. Dede mengatur seluruhnya penggunaan dana desa hingga pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). Dede juga mengambil uang dari dana desa sebesar Rp. 320 juta. Namun, Kades tidak mengetahui penggunaan uang ratusan juta tersebut.

Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan, terdakwa Dede mengajukan pembelaan melalui kuasa hukumnya. 

"Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup," tutur Ketua Majelis Hakim  Emy Tjahjani Widiastoeti. (haryono/tri)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait