DPRD Jabar Minta Pemprov dan Pemkot Cepat Tanggap Soal Ratusan Santri Positif Covid-19 di Tasikmalaya

Jawa Barat —Rabu, 17 Feb 2021 17:12
    Bagikan:  
DPRD Jabar Minta Pemprov dan Pemkot Cepat Tanggap Soal Ratusan Santri Positif Covid-19 di Tasikmalaya
Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M.Sidkon Djampi (foto:doc Aris)

POSKOTAJABAR, BANDUNG
Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M.Sidkon Djampi prihatin dengan terjadinya klaster Covid-19 di Pondok Pesantren (Pontren) Persatuan Islam (Persis) 67 di Jalan Benda, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

"Penanganannya masih di gugus tugas Covid-19 setempat. Pasti bisa ditangani, bisa dibantu," katanya saat dihubungi via telepon selularnya, Rabu (17/02/2021).

Sidkon yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Pansus VII DPRD Jabar(Membahas Perda Pesantren) menjelaskan , perda pesantren tidak spesifik menangani tentang pandemi Covid-19, lebih kepada dukungan pengembangan dakwah, dan pemberdayaan di pesantren. "Kalau pandemi kan, bisa melalui Satgas, kalau di Jabar itu kan di bawah Sekda Provinsi," terangnya.

Soal pandemi Covid-19 di Ponpes, politisi PKB dari Dapil 12 (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon), Pemerintah Kota dan Provinsi harus segera tanggap.

"Harusnya, kalau itu (terjadi klaster pandemi) pemerintah kota/ kabupaten setempat harus segera tanggap, tetap itu juga bisa diintervensi oleh Satgas dari Provinsi," terangnya.


Mengingat sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, Sidkon meminta semua pihak tidak terkecuali santri harus selalu menerapkan gaya hidup sehat, menjaga imun.

"Ini kan pandemi, yang penyebarannya sungguh luar biasa. Yang paling penting kan kita sama-sama menjaga imun, agar terhindar dari penyakit," katanya.

Selain itu, leading sector dalam hal ini Satgas Covid-19, dan Dinas Kesehatan harus lebih care.

"Apalagikan, sekarang ini sudah ada Perda Pesantren. Pesantren seharusnya difasilitasi apapun kebutuhannya oleh Pemprov melalui APBD," ungkapnya.

Harapannya, peraturan gubernur (pergub) sebagai turunan dari Perda Pesantren cepat selesai.

"Karena peraturan gubernurnya, kan belum dikeluarkan, masih dalam draf penyusunan," terangnya.


DPRD Jabar, kata Sidkon Djampi mendorong, pihak pesantren lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes), agar santri dan pengajar terhindar dari Covid-19.

Selain itu, fasilitas-fasilitas yang belum dimilik oleh pesantren terkait protokol kesehatan harus segera difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat dan pemerintah provinsi.

"Tinggal sekarang, bagaimana komunikasi dari pihak pesantren, informasi-informasinya segera sampai, pemerintah kota kabupaten dan pemerintah provinsi harus segera menindaklanjuti," katanya.

Soal apakah klaster ini terjadi karena pemerintah kota kabupaten lemah, Sidkon Djampi mengatakan ada beberapa alternatif.

"Saya kira, bisa dari beberapa sisi kita melihatnya, bisa jadi informasinya tidak segera sampai atau memang Satgas Covidnya kurang cepat tanggap."


Selama ini, jelas Sidkon Djampi, penanganan Covid-19 sudah menjadi kewajiban kita semua, oleh karenanya tidak boleh saling salah menyalahkan.

"Bagaimana ketika ada klaster baru, harus segera diatasi dengan serius," terangnya.

Soal santri terkonfirmasi positif Covid-19, Sidkon Djampi mendorong Dinas Kesehatan melalui rumah sakit daerah turun tangan menangani mereka.

BACA JUGA : Korupsi Dana Desa, Jaksa Tuntut 7,5 Tahun Penjara untuk Oknum Operator Dana Desa


"Soal teknisnya Pemerintah Daerah punya protokol, punya SOP (standar operasional prosedur). Monggo dilakukan segera," terangnya.

"Saya sekali lagi meminta Pemprov/ Pemkot terkait agar, segera menangani ini membantu ini, agar mereka sehat lagi dan bisa belajar lagi," tambahnya.

Selain itu, Sidkon Djampi juga meminta santri jadi prioritas vaksinasi covid. "Santri juga harus jadi prioritas vaksinasi Covid-19," pungkasnya. (Aris)



Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait