Juklak dan Juknis Perda Pesantren Menunggu Masukan dari Kyai

Jawa Barat —Kamis, 18 Feb 2021 17:43
    Bagikan:  
Juklak dan Juknis Perda Pesantren  Menunggu Masukan dari Kyai
Wakil Gubernur Jawa Barat menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Persis Benda . (foto:ist)
POSKOTAJABAR, TASIKMALAYA.
Dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang dikenal dengan sebutan Perda Pesantren, Pemprov Jabar perlu merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) atas perda tersebut.

Demikian diungkapkan  Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Kamis (18/02/2021)

"Dengan di sahkannya perda tersebut, maka kepada pondok pesantren yang belum memiliki Nomor Statistik, Nomor Registrasi untuk segera di urus ke Kementrian agama di Kabupaten Kotanya masing-masing," ujarnya.

"Untuk menyusun juklak dan juknis pihaknya melakukan roadshow menyosialisasikan Perda Pesantren sekaligus menerima masukan dari pengurus Ponpes di kabupaten dan kota di Jabar. Salah satunya meminta masukan dari pengurus pondok pesantren di Kabupaten dan Kota karena Perda biasanya harus terlebih dulu dibuat juklak dan juknis baru disosialisasikan," ucapnya.



Malah kata dia, ini justru berbeda, sebab  juklak dan juknis masih ditunggu , ini sudah menyosialisasikan perda tersebut. "Selain itu kami juga ingin menyusun juklak dan juknis yang memenuhi keinginan Ponpes dan jangan sampai menjadi membelenggu para kyai dan sulit untuk bergerak," imbuhnya.

Bahkan dari Perda tersebut, kata dUu Ruzhanul Ulum, ada tiga fasilitasi penyelenggaraan pesantren diantaranya yakni Pembinaan, Pemberdayaan.

"Nah yang akan mendapatkan bantuan mereka yang sudah mendapatkan dan memiliki legalitas yang diakui oleh Kementerian Agama. Maka tujuannya adalah untuk memberikan bentuk penghargaan kepada para Kyai, para pesantren dan para santrinya yang berjasa pada bangsa dan negara, tetapi juklak dan juknisnya jadi ribet dan pada akhirnya para kyai sendiri yang pusing," ucapnya.



Ia menambahkan dan meminta kepada Bupati dan Walikota untuk bisa bekerja dengan DPRD untuk membuat Perda turunan dari perda Provinsi ini, biar pondok pesantren bukan hanya diperhatikan oleh pemprov.

"Pak bupati dan walikota juga, karena ada legalitas diperhatikan karena kami juga ikut turun dari undang-undang, Perda  provinsi kepada Kabupaten atau walikota. Apalagi Kota Tasikmalaya Kota santri seharusnya pertama yang buat perda Pesantren karena kota Tasikmalaya kota Santri," Paparnya.(Kris)




Editor: Suherlan
    Bagikan:  


Berita Terkait