Tingkat Intoleransi Jabar Tinggi Kesbangpol Gelar FGD

Jawa Barat —Sabtu, 20 Feb 2021 09:37
    Bagikan:  
Tingkat Intoleransi Jabar Tinggi Kesbangpol Gelar FGD
Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidayat (foto:Aris)
POSKOTAJABAR, BANDUNG
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat (Jabar) gelar Focus Group Discusion (FGD), untuk cari masukan, agar Jawa Barat tidak lagi dinilai menjadi provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Patokannya harus UUD 1945, serta turunannya.

Sebagaimana diketahui, November 2019, lalu. Setara Institute mengungkapkan hasil riset yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir.  Hasilnya, tingkat intoleransi di antara 34 provinsi, tertinggi berada di Jabar. Intoleransi itu, kata Setara, terutama dalam hal pelanggaran kebebasan beragama.

Kepala Kesbangpol Jabar, Iip Hidayat mengatakan FGD "membangun toleransi dan keragaman menuju jabar juara" dilakukan untuk mencari formulasi agar Jabar tidak lagi dikatakan sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi.

"Kami ingin memformulasikan, hasil dari FGD ini, sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan," katanya usai diskusi di Aula Kesbangpol Jabar Jl Supratman, Kota Bandung, Jumat (19/02/2021).

BACA JUGA : 200 Perajin Emping Melinjo Kabupaten Cirebon Terancam Bangkrut

 Patokan dalam mencari formulasinya, kata Iip,  normatif,  Undang -Undang Dasar dan turunan-turunannya.

"Apa yang terjadi di kabupaten kota di Jabar ini, bagian penting yang akan kita dalami. Setelah itu, kami akan merapatkan, mengkoordinasikan, setelah ada formulasi dengan kesbangpol kabupaten kota," terangnya.
Karena apa, tanya Iip, Jawa Barat itu luas, kalau bicara Jawa Barat belum tentu itu terjadi di 27 kabupaten kota. Biasanya, hanya dibeberapa kabupaten kota saja. "Hanya nanti, kita lihat, kita komunikasikan dengan kepala kesbangpol kabupaten kota,"katanya.
Soal penjelasan Ketua Komisi I DPRD Jabar bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) ring satu keragaman, Iip mengatakan Kesbangpol Jabar ingin komprehensif. Artinya, setelah pertemuan ini, nanti akan dirumuskan, yang pertama mungkin sasaran sasarannya dulu.

Yang pertama, mungkin ASN, itu makanya FGD ini juga melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar. Yang kedua, jelas Iip lagi, mungkin akan dibuat semacam kurikulum muatan lokal. Apakah itu nantinya dikemas dalam ideologi dan wawasan kebangsaan.

"Yang penting ini ada materi ini, kan Permendagri dia punya, beberapa tema, intinya adalah itu, nanti dikolaborasikan," pungkasnya. (Aris) 
Editor: Suherlan
    Bagikan: