Ditjen Pajak Isyaratkan Sepeda Masuk SPT, Komisi XI DPR RI Menilai Kurang Memenuhi Keadilan

Jawa Barat —Senin, 22 Feb 2021 20:21
    Bagikan:  
Ditjen Pajak Isyaratkan Sepeda Masuk SPT, Komisi XI DPR RI Menilai Kurang Memenuhi Keadilan
Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly, kurang setuju sepeda masuk dalam daftar SPT wajib pajak. (dpr.go.id)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengisyaratkan, sepeda dimasukan ke dalam daftar harta yang wajib diisi dalam surat pembertahuan tahunan (SPT) pajak tahunan. SPT merupakan sebuah surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak.

Merespon rencana DJP itu, anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, menilai, secara teori dalam pemungutan pajak oleh negara ada asas equality, artinya pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak demi memenuhi rasa keadilan. Sehingga, kurang adil kalau sepeda harus dikenakan pajak.

BACA JUGA:  Divisi Propam Polri Membentuk Tim Khusus untuk Menyelidiki Oknum Polisi yang Jual Senjata kepada KKB Papua

"Karena itu, afirmasi keberpihakan kepada rakyat kecil dari pemerintah harus ada, jangan selalu insentif pajak itu untuk golongan tertentu. Tidak adil kalau sebuah sepeda yang dimiliki oleh rakyat kecil, dikenakan pajak layaknya barang mewah," kata politisi PKS ini, saat dihubungi, Senin (22/02/2021).

Junaidi mengatakan, pemerintah sudah terlalu banyak membebaskan pajak barang mewah, mulai dari rumah mewah, tas branded, kapal pesiar hingga yacht dihapus pajaknya. Seharusnya, bisa meringankan beban mayoritas rakyat yang miskin dan golongan menengah ke bawah di masa pandemi Covid-19

"Apalagi, alokasi insentif PPnBM ini diambil dari program PEN, pasti pemberian bantuan ke rakyat terdampak Covid-19 akan berkurang. Intinya, tak akan efektif buat dorong pemulihan ekonomi," tandasnya.

BACA JUGA:  Pemkot Bandung Resmi Membentuk Satgas Kang Pisman, Mengedukasi Warga Kota Bandung

Karenanya, lanjut Junaidi,  memasukkan sepeda secara umum ke dalam objek pajak tampaknya mengganggu rasa keadilan masyarakat. "Kecuali sepeda mahal yang termasuk dalam kategori barang mewah," tegasnya. (rizal/mia)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait