Menindaklanjuti Arahan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD Membentuk Tim Kajian UU ITE

Nasional —Selasa, 23 Feb 2021 09:06
    Bagikan:  
Menindaklanjuti Arahan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD Membentuk Tim Kajian UU ITE
Menko Polhukam, Mahfud MD, resmi bentuk Tim Kajian UU ITE. (polkam.go.id)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim ini nantinya akan bekerja untuk mengevaluasi pasal-pasal yang ada dalam UU ITE tersebut.

Menurut Mahfud MD, pihaknya dirasa perlu membentuk tim pengkaji revisi UU ITE untuk melanjutkan arahan Presiden Jokowi untuk membahas perbaikan undang-undang yang pasalnya banyak kontroversial tersebut. UU ITE dinilai oleh banyak pihak mengandung beberapa pasal karet yang bisa membungkam kritik.

"Karena ini diskusi, maka perlu waktu kita untuk mengambil keismpulan. Ya, sekitar dua bulan sehingga nanti tim ini akan laporan kepada kita, apa bentuknya, apa hasilnya," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Senin (22/02/2021).

BACA JUGA:  Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Resmi Keluarkan Surat Edaran, Dalam Rangka Penanganan Kasus UU ITE

Mahfud menyampaikan bahwa sembari tim pengkaji bekerja, kepolisian juga telah mengambil sikap terkait arahan Jokowi. Polri diminta lebih selektif menerima laporan terkait UU ITE. Sehingga, tercapai rasa keadilan bagi masyarakat yang bersengketa atau berperkara atas pelanggaran UU ITE.

"Polri dan kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir, tapi orang merasa adil. Kapolri sudah menghormati itu dengan membuat pengumuman, kalau pelanggaran-pelanggaran ITE sifatnya delik aduan. Pencemaran nama baik yang melaporkan bukan orang lain, tapi yang bersangkutan,"tegasnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, tim pengkaji terbagi menjadi dua. Pertama memiliki tugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini dianggap sebagai pasal karet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga bakal ikut bergabung bersama tim tersebut.

Susunan dan anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah sendiri bertugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

BACA JUGA:  Ditjen Pajak Isyaratkan Sepeda Masuk SPT, Komisi XI DPR RI Menilai Kurang Memenuhi Keadilan

Sedangkan, salah satu tugas tim pelaksana adalah mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Tim pengarah sendiri terdiri dari Mahfud, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. 

Sedangkan, tim pelaksana sendiri dikomandoi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemneko Polhukam, Sugeng Purnomo. Tim ini resmi beroperasi sejak keputusan tersebut dibuat yakni pada hari ini Senin (22/02/2021). Pemerintah memberikan ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal yang selama ini bersifat karet (haatzai arikelen). (rizal/mia)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait