Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah untuk Melibatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE

Nasional —Selasa, 23 Feb 2021 18:45
    Bagikan:  
Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah untuk Melibatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah melibatkan pihak independen dalam tim revisi UU ITE. (LBHPers)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak independen, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Tim Kajian Undang-Undang Informasi  dan Transaksi Elektronika (UU ITE). Oleh karena itu, KMS menolak tegas keberadaan tim yang lebih fokus bekerja untuk merumuskan kriteria implementatif pasal-pasal tertentu UU ITE. Sebab, pedoman interpretasi ini tidak akan menjawab akar persoalan dari permasalahan yang dihadapi bangsa ini akibat pasal-pasal karet UU ITE.

Demikian pernyataan sikap dari KMS yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat antara lain LBH Pers, SAFEnet, YLBHI, ICJR, IJRS, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Greenpeace Indonesia, KontraS, Amnesty International Indonesia, PUSKAPA UI, Imparsial, AJI Indonesia, PBHI, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia, ICW, LeIpP, dan WALHI.

"Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, maka KMS menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal yang perlu dikritisi," ungkap KMS dalam rilis yang diterima POSKOTAJABAR, Selasa (23/02/2021).

BACA JUGA:  Pengurus DPD Hipmikindo Jabar Diharapkan Memberikan Pengabdian dan Kinerja Terbaik Bagi Pembangunan di Jabar

Menurut KMS, masalah pertama, tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga, seperti Komnas HAM yang selama ini menerima aduan terkait pelaporan pada pembela HAM dengan pasal-pasal karet UU ITE. Kemudian dan Komnas Perempuan yang selama ini mererima aduan terkait laporan korban kekerasan gender yang justru dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE saat memerjuangkan haknya sebagai korban.

Selama ini, lanjut KMS,  pasal-pasal karet UU ITE menunjukkan lebih banyak digunakan oleh orang yang memiliki kuasa (penguasa, pengusaha, atau aparat), maka hampir dapat dipastikan pemilihan Tim Kajian UU ITE tanpa melibatkan unsur-unsur yang independen, dikhawatirkan justru akan melanggengkan adanya pasal-pasal karet tersebut. Dengan begitu, Tim Kajian UU ITE yang demikian ini akan berat sebelah dalam melakukan kajian, terutama menitikberatkan pada aspek legalistik formal dan mengabaikan/menutupi adanya situasi ketidakadilan yang selama ini timbul akibat diberlakukannya pasal-pasal karet di dalam UU ITE.

Kedua, Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Tim Kajian UU ITE ini ternyata justru dipimpin oleh orang yang selama ini dinilai berpotensi menghambat upaya revisi dan dinilai tidak memiliki komitmen, untuk memperbaiki demokrasi yang jelas-jelas bersumber dari adanya pasal-pasal karet UU ITE.

BACA JUGA:  Sidang Lanjutan Hutama Yonathan, Pengacara HY , "Dakwaan tidak Tepat, Batal Demi Hukum"

Hal itu, berdasarkan kenyataan dimana Pasal–pasal karet dalam UU ITE memang nyata bermasalah dan telah memidana banyak jurnalis, aktivis pembela HAM, dan akademisi. Mereka telah menyampaikan ekspresi dengan mengedepankan fakta dan bermartabat, namun justru dipenjarakan sebagaimana dapat dilihat dari laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet yang dapat diakses oleh publik.

Penunjukan komposisi Tim Kajian UU ITE yang dinilai bermasalah ini, demikianKMS,  memberi pesan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan permintaan Presiden Jokowi untuk menelaah adanya potensi ketidakadilan dalam UU ITE. "Sulit rasanya bagi masyarakat sipil untuk berharap banyak pada Tim Kajian UU ITE dapat menemukan kajian ketidakadilan dalam UU ITE, jika melihat komposisinya yang tidak seimbang dan lebih banyak dari pihak pemerintah saja," tutur KMS.

Oleh karena itu, KMS mendorong pemerintah harus melibatkan pihak-pihak independen, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Tim Kajian UU ITE. KMS juga menolak tegas keberadaan tim yang lebih fokus bekerja untuk merumuskan kriteria implementatif pasal-pasal tertentu UU ITE. Pedoman interpretasi ini tidak akan menjawab akar persoalan dari permasalahan yang dihadapi bangsa ini akibat pasal-pasal karet UU ITE.

BACA JUGA:  BPBD Ungkap Penyebab Banjir Besar di Kabupaten Karawang

Selain itu, KMS mendesak Tim Kajian UU ITE ini untuk fokus menelaah keberadaaan pasal-pasal bermasalah di UU ITE, terutama pasal-pasal karet dan mendorong revisi yang substantif terhadap pasal-pasal ini. Juga, mendorong tim kajian ini untuk melibatkan secara aktif para akademisi, korban, perempuan korban, aktivis, pembela HAM, dan kelompok media dalam kajian pasal-pasal UU ITE. (*/nang's)


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait