Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewangan Dana Otsus Papua

Nasional —Rabu, 24 Feb 2021 08:19
    Bagikan:  
Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewangan Dana Otsus Papua
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin bereaksi atas temuan Baintelkam Polri) adanya dugaan penyelewengan dana otonomi khusus Papua. (Goriau)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri yang menemukan adanya dugaan penyelewengan pengunaaan anggaran Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua). Karo Analis Baintelkam Polri, Brigjen Achmad Kartiko, menyebut, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Achmad mengatakan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana Otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun. Padahal, kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua akan memberi manfaat luar biasa di segala aspek kehidupan bagi masyarakat Papua

Isu penyimpangan ini mencuat dan menjadi ramai, baik di kalangan DPR maupun DPD atau senator. Sehigga, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin bereaksi atas temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap dugaan penyelewengan anggaran dana otonomi khusus Papua.

BACA JUGA:  PPKM di Kota Sukabumi Diperpanjang Sampai Delapan 8 Maret

"Semangat pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Jadi kita semua mesti memastikan bahwa landasan nilai itu harus tetap berjalan dan diwujudkan, "tutur Sultan B Najamudin, Selasa (23/2/20210).

"Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan memberi manfaat luar biasa di segala aspek kehidupan bagi masyarakat Papua. Kita bisa menilai bagaimana Kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 ini dari sisi anggaran sudah mencapai Rp. 126 triliun dana yang telah digelontorkan. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur," tegasnya.

BACA JUGA:  Bahu Jalan Longsor, Kendaraan Berat Dilarang Lewat Waduk Cipancuh Indramayu

Menurutnya,  pengawasan menjadi titik tekan terhadap dana itu. Pasalnya, potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar. Dampaknya akan sangat jelas terlihat, kata dia, yakni tingkat kesejahteraan, pembangunan dan mutu pendidikan masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak akan berdampak kepada pembangunan jika dana tersebut menjadi Bancakan para oknum disana.

"Potensi kebocoran dana otsus Papua sudah pernah disoal oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terutama dulu waktu terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat sempat dijadikan kasus luar biasa. Tentu kita tidak ingin ada satu rupiah penggunaan dana Otsus yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," jelasnya. (rizal/mia)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait