LBH Pers Meminta Polri Meninjau Ulang Poin-poin Surat Edaran Kapolri Tentang UU ITE

Nasional —Rabu, 24 Feb 2021 12:51
    Bagikan:  
LBH Pers Meminta Polri Meninjau Ulang Poin-poin Surat Edaran Kapolri Tentang UU ITE
Direktur LBH Pers Ade Wahyudin. (voaindonesia)

POSKOTAJABAR, JAKARTA.   

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meminta pihak Polri untuk meninjau ulang poin-poin dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, dan Produktif. 

LBH Pers menyampaikan sikap kepada pihak Polri, terkait adanya potensi terciptanya ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap pencemaran nama baik, ekspresi yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa, SARA, radikalisme, dan separatisme. Sikap itu disampaikan agar pihak Polri betul-betul menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE).

"Pihak Kepolisian RI harus memiliki standar yang jelas dalam pelaksanaan virtual police dan virtual alert agar tetap sesuai dengan kewenangan dan tidak terjadi segala bentuk kesewenang-wenangan. Juga agar senantiasa bertindak secara profesional dan mengedepankan prinsip–prinsip HAM dalam menangani setiap laporan," kata Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, Rabu (24/02/2021).

BACA JUGA:  Viral Video Kerumunan Jokowi Saat di Maumere, Pihak Istana Akhirnya Buka Suara

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE ini diterbitkan Kapolri dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkasus dalam UU ITE. 

Surat Edaran tersebut mengatur mengenai pedoman Polri melaksanakan penegakan hukum, terkait situasi penerapan UU ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Sehingga, rasa keadilan mereka yang bersengketa dalam koridor UU ITE bisa terpenuhi rasa keadilannya.

Meneurut Ade Wahyudin, dalam mencermati SE yang dikeluarkan Kapolri tersebut, pihak LBH Pers secara umum mendukung. Namun, masih ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran terjadinya perbedfaan penafsiran yang berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interprestasi dari sebuah perbuatan.

"Pihak Polri dalam menerima laporan dari masyarakat untuk dapat membedaan kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik dirasa tidak efektif dan justru dapat menimbulkan subjektivitas dalam penafsirannya. Hal tersebut dikarenakan penilaian atas sebuah ekspresi yang dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana sangat sulit dan subjektif penilaiannya," ujar Ade Wahyudin.

BACA JUGA:  Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewangan Dana Otsus Papua

Pedoman SE ini, belum menjawab persoalan kriminalisasi dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi baru atas interpretasi dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran LBH Pers, SE ini justru menjadi kontraproduktif dan tidak mampu mencapai tujuanya.

"LBH Pers mengapresiasi poin tentang restorative justice dalam SE ini. Bahwa hukum pidana yang dijadikan upaya terakhir dalam melakukan penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice, khususnya para pihak yang memutuskan untuk mengambil langkah damai. Namun, pedoman tersebut mengecualikan perkara yang dinilai berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," tutur Ade dalam rilis yang diterima POSKOTAJABAR. 

Hal tersebut membuat terbukanya potensi ruang baru atas potensi kriminalisasi yang dapat menyasar kepada siapa saja. Ketetuan tersebut justru menjadi bertentangan dengan tujuan surat edaran ini yang mana menegakan hukum dengan mengedepankan semangat restorative justice. 

"Polri harus menjabarkan dengan jelas, bagaimana bentuk aktivitas monitoring melalui virtual police dan virtual alert. Hal tersebut agar Polri tetap terjaga akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta mencegah segala bentuk potensi tindakan sewenang-wenang," tandasnya.

BACA JUGA:  Daftar Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Resmi Setelah Cuti Bersama Dipangkas

Dalam kaitan itu semua, LBH Pers meminta pihak Kepolisian RI untuk senantiasa bertindak secara profesional dan mengedepankan prinsip – prinsip HAM dalam menangani setiap laporan atas berbagai tindak pidana kepada ekspresi yang masuk.

Pihak Kepolisian RI untuk senantiasa menghormati hak setiap orang tanpa terkecuai untuk berekspresi, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. (nang's)


Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait