Polisi Harus Memanggil Presiden Joko Widodo untuk Diperiksa atas Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional —Kamis, 25 Feb 2021 09:13
    Bagikan:  
Polisi Harus Memanggil Presiden Joko Widodo untuk Diperiksa atas Pelanggaran Protokol Kesehatan
Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, meminta polisi memanggil Presiden Jokowi atas kerumunan di Maumere, NTT. (Ist.)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Polisi harus memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) karena menimbulkan kerumunan. Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, mengatakan hal itu, setelah melihat video berisi kerumunan di kegiatan Presiden Jokowi, paada saat kunjungan ke Maumere, NTT. Video itu, viral di media sosial (medsos).

Video yang dimaksud ialah rekaman yang menampilkan Jokowi melambaikan tangan dan membagikan suvenir di tengah kerumunan. "Maka Polri harus memanggil Jokowi untuk diperiksa pelanggaran protokol kesehatan yang menimbukan kerumunan," kata Alamsyah Hanafiah.

Alamsyah mengatakan, bahwa lambaian tangan Jokowi itu menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, bisa dianggap melanggar Pasal 93 UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dijerat kepada Habib Rizieq Shihab. Maka, polisi harus memanggil Jokowi untuk diperiksa atas pelanggaran protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan.

BACA JUGA:  Viral Video Kerumunan Jokowi Saat di Maumere, Pihak Istana Akhirnya Buka Suara

"Kalau Presiden melambaikan tangan dan terjadi  kerumunan masyarakat, maka tentunya melanggar Pasal 93 UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana yang disangkakan kepada Habib Rizieq. Maka Polri harus memanggil Jokowi untuk diperiksa pelanggaran protokol kesehatan yang menimbukan kerumunan," kata Alamsyah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Menurut Alamsyah, jika polisi ingin menegakkan hukum siapapun yang melanggar peraturan harus ditindak tanpa pandang bulu. Sebab, penegakkan hukum seharusnya berdasarkan asas persamaan hak di hadapan hukum, maka siapapun yang melanggar peraturan protokol kesehatan harus ditindak oleh polisi tanpa pandang bulu.

BACA JUGA:  LBH Pers Meminta Polri Meninjau Ulang Poin-poin Surat Edaran Kapolri Tentang UU ITE

Ia lalu memperbandingkan dan menilai harusnya tidak ada perbedaan kliennya, Habib Rizieq Shihab dengan Presiden Jokowi. Ini adalah bukti kami nanti selaku kuasa hukum Habib Rizieq untuk meminta bebaskan Habib. Dimata hukum tiada perbedaan antara Habib dengan Presiden Jokowi," pungkasnya. (adji/win)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait