Sebanyak 22 Pelanggar Prokes Covid-19 di Pangandaran Dijatuhi Sanksi Administratif dan Sosial

Jawa Barat —Sabtu, 27 Feb 2021 21:11
    Bagikan:  
Sebanyak 22 Pelanggar Prokes Covid-19 di Pangandaran Dijatuhi Sanksi Administratif dan Sosial
Petugas gabungan Satgas Covid-19 Kabupaten Pangandaran pada saat mendata warga yang melanggar protokol kesehatan karena tidak pakai masker saat beraktivas diluar rumah. (dry)
POSKOTAJABAR, PANGANDARAN.

Sebanyak 22 orang warga dijatuhi sanksi Administratif dan sanksi Sosial oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tingkat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ke 22 orang dijatuhi sanksi lantaran melanggar protokol kesehatan (prokes), tidak menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah. 

Operasi Yustisi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran berlangsung di Bundaran Patung Ikan Marlin, Sabtu (27/02/2021).

Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran, Undang Shobarudin, mengatakan, sebanyak 22 orang yang melanggar protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker diberikan sanksi denda administratif dan sosial.


"Sanksi denda administratif yang dikenakan pada pelanggar prokes sebesar Rp. 20 ribu. Sedangkan sanksi sosial berupa push up bagi pelanggar yang tidak mau bayar atau tidak bawa uang," ujarnya kepada POSKOTAJABAR di lokasi Operasi Yustisi, Sabtu (27/02/2021).


Menurut Undang, dari jumlah 22 orang yang berikan sanksi karena pelanggar protokol kesehatan terdiri dari 9 orang dijatuhi sanksi administrati dan 13 orang dijatuhi sanksi sosial.

"Sebanyak 9 orang yang disanksi denda sebesar Rp. 20 ribu ada yang dari Tasikmalaya dan Pangandaran. Sementara 13 pelanggar yang disanksi sosial mayoritas warga Pangandaran," ucapnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu, sanksi diberikan sejak diberlakukannya sanksi denda berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Bagi pelanggar prokes pertama itu hanya didenda sebesar Rp. 20 ribu dan sebesar Rp. 50 ribu untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya," terang Undang.

Undang mengatakan, setelah diberlakukan sanksi denda berdasarkan Perbup nomor 61 tahun 2020 di lapangan terjadi penurunan jumlah pelanggar prokes.

"Secara kasat mata memang terlihat adanya penurunan, paling beberapa orang yang melanggar. Sebelum sanksi denda diterapkan, biasanya pelanggar bisa mencapai ratusan orang yang terjaring," jelasnya.

Terkait penghasilan dari sanksi denda prokes, Undang menegaskan, bahwa uang denda ini bukan untuk Penghasilan Asli Daerah (PAD), tetapi ini hanya untuk meningkatkan efek jera.

"Selama ini, kita sudah melaksanakan dengan fungsi sanksi sosial seperti push up, bersih-bersih,membaca Pancasila dan sebagainya, tapi tidak membuat warga jera. Jadi, soal uang hasil dari denda itu dimasukan ke Kas Pemda," paparnya.

Undang Shobarudin mengimbau, bahwa Covid-19 sampai saat ini belum aman dan kita jangan egois. Jadi, semua harus menerapkan protokol kesehatan.

"Intinya, pakai masker dan jaga jarak. Apalagi, kita ini daerah wisata dan diharapkan baik pengunjung maupun warga pangandaran sadar bahwa virus Covid-19 itu ada dan harus diantisipasi, menjaga lebih baik dari pada mengobati," sarannya.

Operasi Yustisi sendiri, kata Undang, dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 secara serentak di beberapa lokasi mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.

"Selain di Bunderan Patung Ikan Marlin Pangandaran, operasi yustisi juga dilakukan di Bunderan Emplak Kalipucang, bahkan sampai ke tingkat bawah yakni lingkungan kecamatan, desa, dan RT/RW," tuturnya. (dry)
Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait