Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Dugaan Suap Proyek Wisata Pantai Bira

Nasional —Minggu, 28 Feb 2021 08:32
    Bagikan:  
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Dugaan Suap Proyek Wisata Pantai Bira
Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, terkait OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka. (POSKOTA)

POSKOTAJABAR, JAKARTA. 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan suap terkait proyek pekerjaan wisata Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba. KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat (ER) dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS).

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, Nurdin Abdullah diduga beberapa kali menerima suap, salah satunya dari Agung Sucipto melalui Edy Rahmat. "AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp. 2 miliar kepada NA melalui ER," kata Firli, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/02/2021) dini hari.

KPK menduga uang tersebut diserahkan Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui Edy Rahmat, berkaitan dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel, salah satunya kelanjutan proyek wisata Pantai Bira.

Menurut Firli, sejak Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung Sucipto dengan Edy Rahmat sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Tujuannya, untuk memastikan agar Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (PT APB) itu kembali mendapatkan proyek yang diinginkannya pada tahun 2021.

BACA JUGA:  Kamar Pribadi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Disegel KPK, Keluarganya Diungsikan

"Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh AS," kata Firli.

Sekitar awal Februari 2021, Nurdin, Edy Rahmad, dan Agung Sucipto sempat bertemu di Bulukumba. Saat itu, Nurdin menyampaikan pada Edy bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh Agung. Nurdin pun lantas memerintahkan Edy untuk segera mempercepat pembuatan dokumen Detail Engineering Design (DED) yang akan dilelang pada APBD TA 2022. 

"Pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan AS di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu, NA mengatakan  yang penting  operasional kegiatan NA tetap bisa dibantu oleh AS," tutur Filri Bahuri.

Atas segala kronologi itu, KPK menetapkan Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat sebagai tersangka penerima dan Agung Sucipto sebagai pemberi.

Sebagai penerima, Nurdin Abdullah dan Eddy Rahmat dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

BACA JUGA:  Ini Dia Profil Nurdin Abdulah, Gubernur Sulawesi Selatan yang Ditangkap KPK

Sebagai Pemberi, Agung Sucipto dituduh melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah bersama Edy Rahmat dan Agung Sucipto ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/2/2021) malam hingga dini hari WITA. Operasi senyap yang berlangsung di tiga tempat berbeda di Sulsel ini juga menjaring tiga orang lain masing-masing SB, ajudan Nurdin yaitu NY, sopir Agung dan IF, sopir atau keluarga Edy. (POSKOTA/cr02/ys)

Editor: Setiawan
    Bagikan:  


Berita Terkait